Para Ahli Mengatakan, Militer Juga Korban 1965

Jakarta -Sebuah kudeta yang gagal pada tahun 1965, yang dipersalahkan adalah Partai yang sekarang sudah tidak berfungsi (PKI) Partai Komunis Indonesia, menyebabkan pembantaian setidaknya 500.000 orang di seluruh nusantara.

Pembantaian ini didukung dan dilaksanakan oleh milisi militer dan sipil. Namun, meskipun peran militer dalam pembantaian itu, seorang analis berpendapat bahwa militer juga menjadi korban kekerasan.

Kusnanto Anggoro, seorang ahli pertahanan militer, berpendapat bahwa setelah terjadi kudeta terdistorsi militer dengan mengubah doktrin dwi fungsi (peran ganda) dan melemahnya fungsinya sebagai kekuatan pertahanan.

Kata Kusnanto menjelaskan, terdistorsi konsep dwifungsi diperkenalkan oleh alm. AH Nasution, seorang jenderal militer TNI yang berpengaruh dengan memberikan peran dominan TNI dalam politik. Ini akibatnya, TNI jadi sibuk berpolitik dan mengesampingkan pentingnya mengoptimalkan strategi pertahanan.

"Sebelumnya, dulu Indonesia memiliki kemampuan militer yang lebih besar dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, tapi pertahanan negara kita memiliki kekurangan pembangunan sejak era Orde Baru. Karena itu TNI memainkan peran penting di luar bidang pertahanan, tidak menaruh banyak upaya meningkatkan kemampuan militer, "kata Kusnanto di Jakarta, hari Jumat.

Dari era Orde Baru hingga reformasi, anggaran di pertahanan negara tidak melihat peningkatan yang signifikan, dia lebih lanjut mengatakan. Meskipun TNI dilucuti dari peran fungsi ganda 18 tahun yang lalu, Kusnanto menyatakan, TNI masih fokus pada isu-isu domestik untuk "melindungi negara kesatuan" bukannya mengantisipasi ancaman eksternal.