Australia dan Prancis Memperkuat Hubungan Militer Di Indo-Pasifik Dengan Fokus Pada Tiongkok

Australia dan Prancis pada Senin mengumumkan peta jalan bilateral yang mempertimbangkan penguatan kerja sama militer bilateral dalam menghadapi tantangan global terutama di kawasan Indo-Pasifik di mana pengaruh Tiongkok terlihat semakin besar.

“Australia dan Prancis berkomitmen untuk terus mengembangkan kerja sama mereka guna mendukung prioritas Pasifik, mendorong keamanan kawasan, stabilitas, dan kemajuan ekonomi,” demikian bunyi pernyataan bersama Prancis-Australia pada kunjungan resmi Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis, Catherine ke Australia. 

Colonna dalam pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong di Canberra mengatakan mereka berupaya memperluas kerja sama dan interoperabilitas melalui akses timbal balik terhadap fasilitas militer dan peningkatan kegiatan bersama.

Colonna yang memulai kunjungan resmi dua hari ke Australia pada hari Senin menjelaskan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron berupaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara kepulauan di kawasan tersebut dan juga membangun aliansi trilateral dengan New Delhi dan Canberra.

Selain itu, “Australia dan Prancis menyatakan penolakan yang kuat terhadap segala tindakan pemaksaan atau destabilisasi di Laut Cina Selatan termasuk militerisasi wilayah yang disengketakan” dan “pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” menurut pernyataan bersama tersebut.

Peta Jalan Bilateral Perancis-Australia yang diluncurkan di Canberra pada hari Senin juga mencakup inisiatif untuk ketahanan dan perjuangan melawan krisis iklim di Pasifik, serta pendidikan, penelitian dan kebudayaan.

Prancis telah meningkatkan upayanya untuk mendapatkan pengaruh di Indo-Pasifik kawasan penting bagi perekonomian global setelah Australia menandatangani pakta keamanan AUKUS dengan AS dan Inggris pada tahun 2021 yang dengannya negara tersebut memperoleh akses ke kapal selam bertenaga nuklir.

Setelah AUKUS, pemerintahan Australia sebelumnya yang dipimpin oleh Scott Morrison membatalkan perjanjian dengan Paris untuk pembangunan selusin kapal selam konvensional sehingga menimbulkan krisis diplomatik antara Australia dan Prancis.

Krisis ini diatasi setelah pemerintahan baru di bawah Anthony Albanese mengambil alih kendali pemerintahan di Canberra pada Mei 2022 yang menghasilkan perkembangan terkini.